5 Program “Bintang” Harapan Baru Memutus Mata Rantai Kekerasan Terhadap Anak, Perkawinan Usia Anak dan Pekerja Anak

 Nasional

Arist Merdeka Sirait Ketua Umum KOMAS Perlindungan Anak

JAKARTA 05/11/19 ,- Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS ANAK) sebagai lembaga independen dibidang perlindungan anak yang diberikan mandat, tugas dan fungsi untuk memberikan pembelaan dan perlindungan Anak di Indonesia mendukung penuh lima program perotitas yang akan dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA-RI) sebagai implementasi dari visi dan missi presiden dan wakil presiden RI lima tahun kedepan.

Arist Merdeka Sirait Ketua Umum KOMNAS Perlindungan Anak menilai bahwa lima program perioritas pemerintah yang akan dieksekusi Kemen PPPA lima tahun menjadi harapan baru bagi anak Indonedia terbebas dari mata rantai kekerasan, penanaman ujaran kebencian, eksploitasi ekonomi (pekerja anak) dan perkawinan usia anak.
Dengan demikian KOMNAS Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Amak (LPA) se Nusantara yang telah terverifikasi keberadaannya di daerah siap dilibatkan menjadi mitra kerja strategis Kemen PPPA.

Kerjasama strategis berbasis partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan perlindungan anak didaerah adalah prasyarat utama untuk mensukseskan lima program perioritas pemerintah, demikian disampaikan Arist Merdeka dalam rilisnya merespon ajakan Bintang Puspayoga selaku Menteri PPPA RI.

Lebih jauh Arist menerangkan, sesuai dengan komitmen pemerintah memberikan perlindungan bagi anak tanpa diskriminasi serta dan UU Perkawinan tahun 1974 yang telah mendapat revisi MK melalui judicial review, UU RI tentang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi ILO No. 98 tentang latangan mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk dan Konvesi Hak Anak (KHA) tahun 1989, Program “BINTANG” untuk membebaskan anak dari kekerasan dan ujaran kebencian, eksploitasi anak tujuan ekonomi dan perkawinan usia anak sudah tepat dan segera dilaksanakan drngsn melibaykan syakeholdets perlindungan anak.

Oleh sebab itu, untuk memastikan kerjasama strategis ini, KOMNAS Perlindungan Anak sedang menunggu diagendakan bertemu ibu Menteri.

“Surat sudah diterima sekretatlriat Menteri untuk dijadwalkan”, serta menghimbau agar seluruh LPA mitra kerja Komnas Anak diderah menyiapkan diri secara organisatoris membantu melaksanakan lima program perirotas Kementerian PPPA yang dilaksanakan didaerah.

“Untuk mewujudkan kerjasama ini saya akan segera mengeluarkan surat edaran ke seluruh mitra kera Komnas Perlindungan Anak di daerah”, demikian ditegaskan Arist.

Sementara itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Bintang Puspayoga mengatakan (lima) isu Prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diamanahkan Presiden RI Joko Widodo kepadanya saat pelantikan kabinet Indonesia maju beberapa waktu lalu. Bintang menyatakan harapan yang sangat besar terkait isu PPPA dari masyarakat.

Kelima prioritas Isdu PPP akan kami lakukan dengan maksimal dengan koordinasi dan sinergi dengan kementerian dan lembaga lembaga(K/L), masyarakat, organisasi perempuan dan stakeholder lainnya karena kami memiliki kewenangan terbatas sebagai kementerian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.

Saya berharap semoga sinergi terkait pembangunan PPPA yang kita jalin tidak hanya sekedar wacana namun dapat diimplementasikan”, tutur menteri PPPA Bintang Puspayoga saat menghadiri rapat percepatan penerapan visi dan misi presiden serta sasaran dan target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta.

Bintang mengatakan ke 5 program yang menjadi fokus pembangunan PPPA berdasarkan arahan Presiden RI, pertama adalah peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, kedua peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, ketiga penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, keempat penurunan pekerjaan anak dan yang kelima pencegahan perkawinan anak.

(ams)

Author: 

No Responses

Leave a Reply