15 Elemen Serikat Buruh Jabar Turun Kejalan, Minta Satu Poin SK UMK Dihapus

 Seputar Jabar

15 Elemen Serikat Buruh Jabar berunjuk Rasa Didepan Gedung Sate Jln Diponegoro Bandung Minta Satu poin SK UMK Dihapus, Senin (2/12)

BANDUNG, – Massa buruh dari berbagai elemen serikat buruh Jawa Barat turun kejalan, mereka berunjuk rasa di depan Gedung Sate Jln Diponegoro Bandung, Senin (2/12/2019).

Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto disela aksi mengatakan bahwa seluruh serikat pekerja serikat buruh ada 15 elemen, hari ini kita datang kekantor Gubernur, pertama kita mengapresiasi telah terbitnya SK dari SE kepada SK. Namun setelah terbitnya SK ini ada persoalan khususnya di diktum 7 huruf D, karena ini memberikan ruang kepada perusahaan Padat Karya, untuk mengajukan penangguhan dengan mengajukan penangguhan dengan melakukan bipartit musyawarah dengan pekerjanya dan pengesahanya ada di Disnaker dan ini bertentangan dengan Undang-Undang pasal 90, ayat 2dan 3, dan kepmen 231, karena penangguhan pada prinsipya berdasarkan Undang-Undang itu ada di Gubernur, bukan ke-Disnaker pengesahanya, “ungkap Roy.

Poin abc itu normatif, tapi mengenai poin D ini, ada pengecualian ada diskriminasi terhadap buruh yang bekerja disektor industri padat karya, “tambahnya.

Kita meminta Gubernur Jabar membuat surat edaran kepada seluruh Bupati, Walikota agar segera memfasilitasi perundingan UMSK, di Kabupaten Kota, karena biasanya, setelah terbitnya UMK, UMSK harus terbit. Ini menurut kita harus terbit segera agar UMK dan UMSK ini bisa berlaku / 1 januari, ” ujarnya.

Sebagaimana kita ketahui sebagian besar , 12 kabupaten kota dari buruh ini upahnya ada yang berdasarkan UMSK. Jangan hanya ketika upah padat karya Gubernur segera buat surat, tetapi kita minta untuk kepentingan UMSK pun Gubernur juga harus respon membuat surat edaran pencabutan PP 78, tahun 2015 tentang pengupahan, ” ujarnya.

Titik tekannya adalah hari ini kita ingin mendapatkan penghapusan huruf D poin 7 itu, karena ini bertentangan dengan Undang-Undang dan Gubernur kami lihat mencoba mensiasati, Undang-undang itu dan lebih berpihak kepada dunia industri khususnya Padat Karya.

Bagai manapun Undang – undang itu general berlaku umum tidak boleh ada diskriminasi semua harus sama di dimata hukum, tetapi dengan adanya hurup D ini memungkinkan ruang- ruang penangguhan itu tidak akan sesuai dengan aturan dan menghindari perusahan khusunya Padat Karya untuk membayar rapel, karena penangguhan sekarang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penagguhan itu hanya menunda saja, tetapi tidak mengugurkan kewajiban untuk memenuhi UMK dia harus merapel diakhir tahun, ” ucapnya.

Dengan adanya penangguhan melalui Disnaker di khawatirkan tidak akan merapel kekurangan upah, menghindari pidana tentang pelanggaran upah.Dan ini menjadi persoalan serius, karena disisi lain Pemerintah mecoba mengakali aturan Undang – undang yang sudah baku, “pungkas Roy.

 

(Sam/Red)

Author: 

No Responses

Leave a Reply