Bahayanya Mengintai, Pansus DPRD Kota Bandung Siap Golkan Larangan Asbes Dalam Perda Bangunan Gedung

 Seputar Jabar

Rapat dengar pendapat antara INA-BAN dengan Pansus Perda Bangunan Gedung di Ruang Komisi C DPRD Kota Bandung, Selasa (16/10)

BANDUNG , – Usulan Indonesian Ban Asbestos Network (INA-BAN) dan elemen masyarakat lainnya untuk memasukan asbes sebagai bahan baku berbahaya dalam Perda Bangunan Gedung dikota Bandung berjalan mulus.Tak ada diskusi yang alot dalam pembahasannya.

Hal tersebut terlihat saat rapat dengar pendapat antara INA-BAN dengan Pansus Perda Bangunan Gedung di ruang Komisi C DPRD Kota Bandung, jalan Sukabumi no 30 Bandung, Selasa (16/10/2018).

” Kita punya konsep yang sama melahir
kan raperda yang memuat aspek aspek lingkungan. Dan raperda bangunan gedung harus mengatur pelarangan bahan baku berbahaya seperti timbal dan asbes,” kata Folmer S.M Silalahi, anggota Pansus Perda Bangunan Gedung.

Disebutkan Folmer secara prinsip sudah sepakat tinggal pembahasan penempatan untuk kata asbesnya.

” Apakah nanti penyebutannya ditempatkan dibatang tubuh, penjelasan atau lampiran,” ujarnya.

Kendati demikian, lanjut Folmer pelarangan bahan baku berbahaya harus dibarengi persiapan oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini terkait dengan harus adanya bahan baku pengganti serta upaya meminimalisir bahaya asbes.

Sebelumnya sempat dibahas soal mekanisme pembentukan Perda yang tidak bisa memasukan asbes karena merupakan sebuah produk.

Hal tersebut dibantah perwakilan INA-BAN Firman Budiawan bahwa asbes merupakan salah satu bahan baku, bukan produk. Dan saat ini sudah banyak bahan baku pengganti asbes.

” Seperti kita bicara atap orang bilang asbes, itu bukan nama produk tapi salah satu bahan bakunya asbes. Jadi dalam konteks ini jelas asbes bisa masuk dalam perda bangunan karena bukan produk tapi
bahan baku,” ujar Firman.

Menurut anggita Pansus Perda Bangunan Gedung lainnya, Rediana Awangga menjelaskan pembahasan perda bangunan bisa jadi momentum edukasi ke masyarakat.

” Ini bisa jadi triger buat pendidikan ke masyarakat soal bahaya asbes, tapi minimal dicontohkan dari gedung gedung pemerintah dulu, ” jelasnya.

Dikatakan Awang tidak ada hal subtantif yang menghambat masuknya asbes sebagai bahan baku berbahaya dalam raperda.

” Jadi sudah tidak ada masalah lagi. Ini sudah jelas bahan baku berbahaya. Makanya dibanyak negara asbes sudah dilarang, ” tuturnya.

Perwakilan organisasi buruh Subono menyampaikan dampak asbes baru bisa dirasakan dalam waktu panjang.

” Pengalaman saya bekerja dipabrik asbes selama 14 tahun. Setelah sepuluh tahun ada 6 orang korban yang dinyatakan terkena dampak asbes, ” jelasnya.

Selanjutnya ketua Pansus Perda Bangunan Gedung J. Jhonson
Panjaitan berjanji akan membawa hasil pembahasan raoat dengar pendapat tersebut ke Rapat Pansus.

” Hasil pertemuan ini oleh-oleh dan akan kami bawa pembicaraaan ini kepada pansus,” pungkasnya.

Sebagai informasi berdasarkan data BPS tercatat impor asbes Indonesia dari tahun 2007 samoai 2017 mencapai 1.628.717 ton. Dan Bandung merupakan kota terbesar ketujuh di Indonesia dalam penggunaan asbes, dengan persentase 10,47 persen.

Selanjutnya data WHO menyebutkan bahwa  125 juta orang di dunia telah terpapar Asbes, dan 107.000 orang meninggal setiap tahunnya. Dan asbes telah dilarang di 60 negara dunia. (RJ/Ricky)

Author: 

No Responses

Leave a Reply