Kadiv Humas Polri: Jika Ada Aksi Kelompok Inkonstitusional, Polri Akan Lakukan Penegakan Hukum

 Seputar Jabar

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. M. Iqbal

BANDUNG , – Menyikapi maraknya berita hoax dan ujaran kebencian khususnya polri telah berupaya semaksimal mungkin dalam menekan upaya ujaran kebencian tersebut.

Kampanye-kampanye sudah lama kita lakukan malah sebelum kontenstasi politik , terutama masuk di waktu mendekati politik, terus kampanye sampai hari ini, ” ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Mohammad Iqbal, seusai acara sapari Ramadhan digelar di Kodam III/Siliwangi, Senin (13/5/2019).

Kita banyak melakukan pembinaan, terus kita melakukan kampanye diperguruan tinggi, disemua komunitas dan bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Tapi bila kita profiling pelakunya memang sengaja menyebar berita bohong, ujaran kebencian, terus dilakukan berulangkali dengan motif yang dengan sengaja, “tuturnya.

Ini negara hukum, harus ada efek jera sehingga yang lain tidak menuruti, atau meniru-niru, semata – mata untuk menyelamatkan sipelaku agar tidak terjerumus kepenjara. Kita tetap melakukan proses tegas sesuai pakta hukum, ” tandasnya.

Tapi tentunya dua Institusi ini, TNI dan Polri adalah garda terkuat, garda terdepan untuk benteng negara kesatuan republik Indonesia.

Sampai sekarang kita tetap solid, bergandengan tangan sampai kebawah, dan kami merasakan bahwa kami betul- betul solid, mungkin ini penomena medsos, yang sengaja menjadi sarana untuk memperkeruh situasi .Tapi sampai saat ini saya menyampaikan selaku juru bicara kepolisian , situasi kondisi seluruh Indonesia relatif aman .

Kami Polri tentunya dibackup oleh TNI, tentunya tidak boleh over optimis, kami terus melakukan upaya – upaya proses antisipasi , himbauan-himbauan dan juga pengamanan-pengamanan , juga melakukan proses hukum yang sebenarnya adalah pencegahan , ” bebernya.

Sekarang masih proses penghitungan di KPU, kita hormati konstitusi yang ada. Bila ada kelompok-kelompok yang mengarah kepada inskonstitusional kita akan lakukan penegakan hukum karena ini amanah daripada rakyat yang mengamanatkan kepada Polri lewat undang-undang untuk memelihara keamanan bagi masyarakat dan penegakan hukum, “tandasnya.

Memang ada undang-undang yang mengatur , dan menyampaikan pendapat itu tidak absolut bebas. Penyampaian dimuka umum ada kaidah-kaidah yang mengatur, salasatunya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Maka dari itu kalau ada kelompok yang mengajak people power, saya kira people power yang sesungguhnya itu sebenarnya sudah terjadi pada tanggal 17 kemarin, bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasi politiknya, “kata Kadiv Humas Polri.

” Saat ini kalau ada yang ingin melakukan itu silahkan, asal dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan dalam undang-undang, ” pungkasnya.

(Umar/Wnz)

Author: 

No Responses

Leave a Reply