Lakukan Pungli, 3 Oknum Pegawai Dishub Kabupaten Cianjur Terjaring OTT

 Hukum, Seputar Jabar

BANDUNG , – Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Jln. Muwahid No.395 Cianjur, melalui laporan tertulisnya kepada reportasejabar.com Kamis 25/7/ 2019, terkait adanya pungli terhadap masyarakat yang hendak menguji KIR kendaraan di kantor Dishub Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan laporan Kepala Tim II Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, Satgas Saber Pungli Provinsi Jabar menetapkan tiga oknum Dishub Kabupaten Cianjur yang diduga melakukan pungli dalam pengujian kendaraan bermotor, yaitu ; Maulana Hidayat, S.H (pemungut pengujian ranmor DISHUB Kab. Cianjur), Nia Kurniasih, S.Ap (bendahara pengujian ranmor DISHUB Kab. Cianjur), dan Achmad Muhidin, S.Ip (Kepala UPTD pengujian ranmor DISHUB Kab. Cianjur), ” Ungkap Dr.A.Rusman.S.H.M.H.,

Dari TKP telah diamankan barang hukti berupa dokumen dan uang jumlah total Rp. 11.035.000,-. Uang tersebut ditemukan di laci kerja Maulana Hidayat Rp. 2.665.000,- ditambah 10 orang yang belum bayar Rp. 1.145.000,- dan jumlahnya Rp. 3.810.000,- yang bersumber dari Retribusi 33 kendaraan yang melakukan Uji KIR pada hari Kamis, 24 Juli 2019 dari jam 08.00 – 11.00 WIB. Yang mana uang tersebut harus disetorkan sesuai data yang ada dalam komputer operator Yandi Rusyandi, S.H yaitu Rp. 3.332.900,-. Terdapat selisih antara uang yang ditemukan dan data yang ada pada komputer operator Yandi Rusyandi sebesar Rp. 477.100,- , ” Ujarnya.

Dari laci kerja Nia Kurniasih pun ditemukan sejumlah uang Rp. 7.225.000,- uang tersebut bersumber dari Retribusi 51 kendaraan yang Uji KIR pada hari Rabu, 23 Juli 2019 dari jam 11.30 – 14.45 WIB, ” Tambahnya.

Achmad Muhidin selaku kepala UPTD pengujian ranmor DISHUB Kab. Cianjur yang ternyata mengetahui kegiatan para stafnya bahkan ia pun mendapatkan bagian dari perilaku tersebut, ” Kata Dr.Rusman.

Perbuatan para pelaku tersebut diduga sudah berlangsung selama 6 tahun dari tahun 2014 dan diduga melanggar pasal 12 undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan atau PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, ” Pungkasnya.

Selanjutnya gelar perkara Pokja Yustisy yang dipimpin Dr. A. Rusman.S.H.M.H., “merekomendasikan agar diadakan perbaikan sistem pelayanan dengan membangun pelayanan Online, PNBP agar kerjasama degan pihak perbankan, terhadap tiga ASN diserahkan ke Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Cianjur guna dikenakan PP 53 tahun 2010 dan juga ditempat pelayanan agar dipasang papan petunjuk atau Brosur SOP pelayanan Kir,” jelas Dr. A. Rusman.

(Umr/Wnz/Nana S)

Author: 

No Responses

Leave a Reply