SMPN 3 CIKANCUNG Diduga Pungli, ini Kata Satgas Saber Pungli Jabar

 Hukum, Seputar Jabar

discount moxie cbd oil express

click KABUPATEN BANDUNG, go site – SMPN 3 Cikancung, yang beralamat Kp. Sawahbra Rt/ Rw 21/13 Desa Sri Rahayu, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, diduga melakukan praktek pungutan liar(Pungli), diawali dengan adanya pengaduan masyarakat (orang tua siswa) yang merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut kepada Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat.

cbd muscle balm Tim Tindak II Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat telah melakukan penyelidikan dan penindakan ke SMPN 3 CIKANCUNG terhadap tiga Orang terduga diantaranya Dr. Pipit Gartini S. PD., M. SI ( Kepala Sekolah), Ugan Sujani ( Ketua Komite) serta Asep Fadilah (bendahara). Selasa 17 Desember 2019.

order moxie cbd oil 200mg line Dari hasil penyelidikan bahwa benar ditemukan praktek pungutan sebesar 250.000,- per siswa tanpa terkecuali siswa tidak mampuh. Dari jumlah sisawa 739 orang terkumpul sebanyak 62.000.000,- yang berasal dari sisawa kelas 7,8 dan 9 .

Adapun alasan pihak sekolah dari hasil penyelidikan didapat pernyataan bahwa dalam rangka menghadapi ujian nasional yang berbasis UNBK SMPN 3 CIKANCUNG belum siap dalam segi sarana dan prasarana, SMPN 3 CIKANCUNG hanya mendapatkan bantuan sarana prasarana berupa komputer namun hanya 20 unit yang mana tidak mencukupi kebutuhan yang di butuhkan oleh sekolah yang mana murid kelas 9 yang akan menghadapi UNBK sebanyak 182 murid.

Sekretaris II Saber Pungli Provinsi Jawa Barat Dr. Rusman, S.H,M.H., membenarkan adanya praktek pungli tersebut ditemui dikantornya Selasa 14/01/2020.

Terhadap dugaan adanya pungli yang terjadi di SMPN 3 CIKANCUNG Kabupaten Bandung sudah dilakukan gelar Yustisi. Dari Yustisi agar dilakukan pembinaan terhadap Kepala Sekolah oleh Bupati. Selanjutnya uang yang sudah dipungut sebanyak 250.000,- itu harus di kembalikan kepada orang tuanya, “ucapnya.

Menurut Dr. Rusman sekolah itu harus punya pemahaman tentang sumbangan dan pungutan. Pengertian sumbangan itu tidak mengikat jumlah nilai nominalnya, waktunya tidak ditentukan dan tidak boleh menyamaratakan sumbangan serta tidak semata – mata meninta kepada orang tua murid. Sedangkan pungutan itu besarnya ditentukan, waktunya ditentukan dan orang orang tertentunya ditentukan, inilah yang tidak bisa dipisahkan seolah – olah sumbangan tetapi faktanya pungutan.

Dengan bukti tersebut di duga melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri, PP NO. 53 Tahun 2010. ” click Kami serahkan kepada Bupati selaku penaggung jawab Saber Pungli Kabupaten Bandung”, ” pungkas Dr. Rusman.

(Umr/Wanz)

Author: 

No Responses

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.